Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
SENGKETA KONTRAK KARYA

Freeport: Arbitrase Bukan Solusi

Gemal AN Panggabean Selasa, 21/03/2017 08:53 WIB
Penambangan Freeport di Papua

JAKARTA — PT Freeport Indonesia berharap agar sengketa perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus tidak sampai ke arbitrase karena hanya akan merugikan perusahaan dan Pemerintah Indonesia

SVP Geo Engineering PTFI Wah yu Sunyoto mengatakan, perusahaan masih menolak un tuk mengubah kon trak kar ya (KK) menjadi izin usa ha pertambangan khusus (IUPK). Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan bernegosiasi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. “Arbitrase jangan sampai ter jadi. Pemerintah memberi waktu 6 bulan, kami akan memanfaatkan waktu itu sebaikbaiknya,” katanya dalam diskusi Kageogama dan IAGI-MGEI di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/3).

Wahyu menjelaskan, polemik tersebut menyebabkan stok konsentrat menumpuk dan produksi bijih mineral ter paksa dipangkas. Situasi saat ini berbahaya bagi kelan
jutan operasi dan produksi di Tambang Grasberg. Cadangan di tambang bawah tanah bisa hilang tertimbun akibat  terganggunya kegiatan produksi. Dia menjelaskan, tambang
bawah tanah tersebut mengguna kan metode block caving (metode pertambangan). Metode itu diterapkan dengan membuat  terowongan melalui peledakan badan bijih hingga hancur di dalam tanah. Kemudian menarik bijih mineral itu keluar secara bertahap.

Dalam metode block caving, penggalian diibaratkan dengan perawatan (maintenance). Ketika produksi terganggu, perawatannya juga berkurang. Badan bijih yang sudah dihan cur kan di dalam tanah dan ti dak segera ditarik keluar akan menciptakan akumulasi tekan an. “Kalau sampai terjadi penghentian, panel produksi tambang runtuh dan tidak bisa diambil lagi cadangannya. Selain itu juga harus ada maintenance.

Karena jika curah hujan tinggi, cadangan tidak bisa diambil,” jelasnya Dia berharap risiko seperti itu tidak terjadi lagi seperti pada 2011. Aktivitas penambangan terhenti karena pekerja melakukan aksi mogok selama berbulan- bulan. Hal itu menyebab kan 20% cadangan tidak bisa diambil lagi.  Risiko lain yang lebih berbahaya yaitu tambang bawah
tanah longsor. Bijih mineral mengeras dan membuat tekanan di dalam tanah membesar.

Hal itu membuat terowongan bawah tanah ambruk dan timbul kerugian senilai triliunan rupiah. Produksi bijih mineral mentah (ore) dari tambang bawah tanah PTFI yang dalam
kondisi normal mencapai 50.000 ton per hari. Namun, saat ini produksi hanya 15.000 ton per hari atau sekitar 25% dari kondisi normal.. Wahyu Sunyoto menjelaskan, saat ini cadangan emas dan tembaga di areal Tambang Grasberg masih cukup besar. Cadangan emas dan tembaga yang tersisa sampai 2041 ditaksir mencapai 2,1 miliar ton.

BELUM OPTIMAL

Sementara itu, pemerintah juga masih bersikukuh agar perusahaan asal Amerika Serikat tersebut mengubah kontrak karya menjadi IUPK untuk menambah pemasukan negara.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bam bang Gatot mengatakan, kon tribusi Freeport terhadap  pemasukan negara masih kecil.

Selama periode 2009–2006, PTFI membayar royalti, pajak, dividen dan pembayaran langsung hanya US$16,6 miliar. Tahun lalu, jumlah pembayaran  kewajiban PTFI hanya US$424 juta. “Angka ini masih lebih kecil da ripada kewajiban yang dibayar  oleh industri rokok yang mencapai Rp139,5 triliun per ta hun. Kontribusinya terhadap  APBN juga masih lebih kecil dari pada BUMN, seperti Bank Mandiri dan yang lain,” katanya di acara yang sama.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso menilai, kesulitan negosiasi tersebut bisa membenturkan perekonomian proyek pertambangan PTFI. “Pemerintah perlu meninjau kembali keputusan untuk meng ubah izin KK menjadi IUPK. Pemerintah inginkan  pen dapatan lebih, tetapi kalau tambangnya mati bagaimana? Selain itu, pemerintah juga harus pikirkan dampak-dampak lainnya,” katanya.

 

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More