Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
GAMBUT FUNGSI LINDUNG

Areal Tanam Jadi Basis Penggantian Lahan

Samdysara Saragih Selasa, 21/03/2017 09:07 WIB
Lahan gambut.

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengubah syarat penetapan ekosistem gambut fungsi lindung dari berbasis luas areal kerja menjadi luas areal
tanaman pokok. Basis luas areal tanaman pokok untuk memudahkan pelaku usaha hutan tanaman industri (HTI) memohonkan lahan pengganti.

Berdasarkan Pasal 8G Ayat (1) Permen LHK No. 17/2017 tentang Perubahan atas Permen LHK No. 12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri,  permohonan lahan pengganti diperkenankan jika minimal 40% areal kerja HTI ditetapkan sebagai ekosistem gambut fungsi lindung.  Namun, KLHK berencana mengubah basis luas areal kerja menjadi luas areal tanaman pokok.

“Misalnya areal kerja HTI 100.000 ha dan areal tanaman pokoknya 55.000 ha. Setelah ditumpang susun ternyata  35.000 ha jadi fungsi lindung. Maka berkurangnya areal tanaman pokok adalah 35.000 ha per 55.000 ha alias 65% sehingga  layak dapat lahan pengganti,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Ida Bagus Putera Parthama di Jakarta, Senin (20/3).

Jika mengacu pada Permen LHK 17/2017, contoh kasus tersebut tidak dapat mengajukan lahan pengganti. Pasalnya, jika berbasis areal kerja, fungsi lindung seluas  35.000 ha hanya 35% sehingga tidak memenuhi syarat minimal 40%. Konsep baru itu akan dimasukkan  dalam draf Permen LHK tentang Lahan Pengganti. Jika basis penetapan diubah, pelaku usaha akan dimudahkan karena saat ini KLHK hanya membolehkan 70% areal kerja sebagai areal  tanaman pokok untuk menggarap silvikultur.

Putera memastikan pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti bagi para calon pemohon. Dari pencadangan HTI saja terdapat  800.000 ha lahan potensial. Belum lagi dari pencabutan izin puluhan HTI yang tidak aktif. “Kami yakin pemegang izin  akan dapat lahan pengganti. Tapi tidak bisa memilih lokasi di dekat konsesi sekarang. Kalau dapat di
dekatnya tentu sangat bagus,” ujarnya.

Lahan pengganti merupakan jalan keluar setelah penerbitan PP No. 57/2016 tentang Perubahan atas PP No. 71/2014 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Dalam beleid itu, satu konsesi diwajibkan mengalokasikan 30% areal kerja sebagai zona lindung dalam skema kesatuan hidrologis  gambut. Namun, persentase itu berpotensi membengkak sehingga dikhawatirkan mengancam rencana usaha.

Berdasarkan kajian KLHK, bisnis  HTI tidak memenuhi skala ekonomi jika lebih dari 40% areal tanaman pokok tidak boleh digarap sehingga skema tukar guling lahan (land swap) menjadi solusi. Dari data terbaru KLHK, saat ini 2,64 juta hektare (ha) gambut berada di dalam 101 konsesi HTI dengan sekitar 1,5 juta ha merupakan fungsi lindung.

Kendati diklaim ada jalan keluar, pelaku usaha masih keberatan dengan tata kelola gambut anyar tersebut. Tenaga Ahli PT Suntara Gajah  Pati (SGP) Guno Widagdo berpendapat Permen LHK 17/2017 masih berpotensi mengancam rencana investasi pelaku usaha HTI. “Saya mohon ditinjau kembali  karena akan menentukan nasib industri HTI yang jumlah karyawannya ratusan ribu orang,” ujarnya di tempat yang sama.

Guno menilai, regulasi gambut tersebut kontraproduktif dengan regulasi-regulasi era Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti  Nurbaya yang sudah pro investasi. Dia mencontohkan penatausahaan hasil hutan secara daring, sistem verifi kasi legalitas kayu (SVLK),  dan audit pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), membuat industri kehutanan lebih efi sien serta menguntungkan pebisnis.

Menanggapi keluhan ini, Sekretaris  Jenderal KLHK Bambang Hendroyono kembali mengingatkan bahwa regulasi tata kelola gambut dibuat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali terulang. Selama bertahun-tahun, kebakaran terjadi di areal gambut karena pemanfaatannya tidak memenuhi  kaidah ekologis. Dia menginginkan agar pelaku
usaha ikut menjaga ekosistem gambut baik fungsi lindung maupun budi daya. Sementara itu, pemulihan dan restorasi harus  dilakukan khususnya di areal bekas terbakar.
HASIL VOTING Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa mengatakan, sawit bukan merupakan penyebab deforestasi di Indonesia. Menurutnya, lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan.

“Saya tegaskan bahwa sawit bukan penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia. Jadi hasil voting anggota Parlemen Eropa yang menyatakan sawit merupakan  penyebab deforestasi itu keliru.” Penegasan Yanto Santosa tersebut berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan bersama timnya pada 2016.

Penelitian tersebut dilakukan di 8 kebun sawit milik perusahaan sawit besar dan 16 kebun sawit  rakyat. Kebun-kebun tersebut berada di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelelawan, dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa lahan yang dijadikan kebun  sawit sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan.
Anggota Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) Petrus Gunarso mengatakan, berdasarkan penelitiannya, lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 11 juta hektare paling banyak berasal dari bekas kebun karet.

Ekspor kelapa sawit Indonesia kembali mendapat hambatan dari Uni Eropa (UE). Hasil voting Anggota Parlemen Eropa menyatakan sawit merupakan penyebab deforestasi,
degradasi habitat, masalah hak asasi manusia, standar sosial yang tidak patut, dan masalah tenaga kerja anak. Voting yang dilakukan Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat
dan Keamanan Pangan itu menyatakan setuju dengan laporan yang diajukan itu dengan suara 56 berbanding satu.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More