Pemerintah pusat harus memperketat tahap valuasi rancangan regulasi daerah, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut pembatalan perda bermasalah oleh gubernur dan menteri bertentangan dengan UUD 1945
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Kurniawan A. Wicaksono 
.jpg?w=300&h=200)