Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 26 April 2017

IMPORTIR NAKAL: Bea Cukai Tunggu Verifikasi

Edi Suwiknyo Kamis, 20/04/2017 02:00 WIB
Direkorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah menunggu hasil verifikasi Ditjen Pajak terkait dengan 725 importir yang berpotensi tidak patuh.Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memastikan, jika hasil verifikasi dari otoritas pajak selesai, mereka segera melakukan tindakan kepada importir yang tidak patuh dari sisi kepabeanan maupun perpajakan.

Pembaca yang budiman, untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus LOGIN dengan menggunakan BisnisID. Bagi yang belum memiliki BisnisID, silakan Mendaftar.

More From Makroekonomi

  • PENERIMAAN CUKAI: DPR Dorong Ekstensifikasi

    02:00 WIB

    Parlemen terus mendorong Pemerintah untuk menuntaskan kajian potensi obyek cukai baru seperti kantong plastik, minuman berpemanis mengandung gula dan bahan bakar minyak (fuel surchage) dalam tenggat waktu 2 bulan.Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, menuturkan penerimaan cukai selama ini masih terbatas pada tiga objek cukai yakni cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol sehingga membatasi potensi penerimaan.

  • Pembiayaan ADB: Pendanaan Tembus Rekor Tertinggi 50 Tahun

    02:00 WIB

    Nilai pendanaan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) berhasil menembus US$30 miliar pada 2016. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sejak 50 tahun terakhir.

  • POTONGAN PAJAK AS: Perekonomian Indonesia Tak Terpengaruh

    02:00 WIB

    Perekonomian Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia diprediksi tidak akan begitu terpengaruh rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam merealisasikan sejumlah janji yang diusungnya selama kampanye.Presiden Trump sendiri berjanji akan mengumumkan garis besar gambaran kebijakan pajaknya tersebut pada Rabu (26/4). Namun, rencana AS tersebut telah berkembang sejak pekan lalu.Senior Ekonom Standard Chartered Aldian Taloputra menilai wacana kebijakan Presiden Trump ini memiliki risiko terhadap perekonomian AS.

  • PENERIMAAN NEGARA: Pemangkasan Belanja Dihindari

    02:00 WIB

    Pemerintah menjanjikan tidak akan mengulangi aksi pemangkasan belanja utama seperti tahun lalu. Komitmen tersebut didasarkan pada proyeksi pendapatan negara yang sejalan dengan target menyusul prospek ekonomi yang lebih baik.Tahun lalu, pemerintah memotong sekitar alokasi belanja sekitar Rp133 triliun dalam APBN guna menahan defisit anggaran pada batas 3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan kembali sejumlah anggaran belanja ke daerah-daerah yang produktif atau daerah yang dapat mendukung pertumbuhan, termasuk di antaranya anggaran untuk pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur.

Berita Terkini Lainnya:


Load More