JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa penambahan anggaran bantuan untuk partai politik akan dilaksanakan setelah adanya revisi Peraturan Pemerintah. Kajian yang dilakukan memperhatikan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
M.G. Noviarizal Fernandez & Rio Sandy Pradana 
