JAKARTA — DPR berkehendak agar pemilihan kepala daerah secara langsung dipertimbangkan ulang karena terbukti melahirkan pemimpin daerah yang berperilaku koruptif. Pilkada serentak juga identik dengan ekonomi biaya tinggi.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Samdysara Saragih & Stefanus Arief Setiaji 
.jpg?w=300&h=200)
