JAKARTA — Mayoritas fraksi di Komisi XI DPR menyepakati untuk membawa rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke tingkat paripurna. Namun demikian, salah satu fraksi yakni fraksi PKS menerima amandemen UU tersebut dengan memberikan catatan ihwal penentuan tarif mengenai skema kontrak.
Edi Suwiknyo 
