Duwi S. Ariyanti, Veronica Yasinta, & Yanita P Kamis, 23/10/2014 16:24 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menyarankan Pemprov DKI harus mengklasifikasi kasus yang ditangani oleh pengacara.Hal itu dilakukan agar tidak ada kepentingan pribadi pemimpin pemerintahan yang menggunakan jasa pengacara. \"Ini kan pakai APBD, jadi kasusnya harus bener-bener kepentingan pemprov seperti lahan bukan kepentingan pemimpinnya,\" katanya.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Banjir Bandang di Deli Serdang Tewaskan Empat Warga
Duwi S. Ariyanti, Veronica Yasinta, & Yanita P 
