Yudho Taruno Muryanto, Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta Senin, 14/08/2017 02:00 WIB
Penetapan korporasi sebagai tersangka dalam tidak pidana korupsi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Jalur Alternatif Perlintasan Curah Kobokan Difungsikan
Yudho Taruno Muryanto, Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta 
.jpg?w=300&h=200)