JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera merealisasikan rencana moratorium pertambangan, khususnya timah, untuk menata kembali wilayah yang terdampak negatif sekaligus menertibkan izin-izin bermasalah.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
PLN Tengah Menjajaki Peluang Kerja Sama Transition Financing Untuk Mempercepat Investasi
Lucky L. Leatemia 
