JAKARTA Keberadaan Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai publik cukup menganggu upaya lembaga antirasuah dalam membongkar megakorupsi proyek pengadaan KTP elektronik.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Samdysara Saragih & Stefanus Arief Setiaji 
