JAKARTA Pakar perkotaan menilai penerbitan sertifikat hak guna bangunan di pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang diterbitkan semasa pemerintahan lalu dan kemudian diminta untuk dibatalkan pada pemerintahan saat ini menunjukkan terjadinya inkonsistensi kebijakan pemerintah provinsi. Inkonsistensi ini bisa berimbas pada kepastian investasi di Ibu Kota.
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Feni Freycinetia 
