M. Nurhadi Pratomo & Edi Suwiknyo Kamis, 22/02/2018 02:00 WIB
JAKARTA Pemerintah mendorong 30 BUMN untuk menjalankan sistem integrasi data perpajakan guna menekan potensi dispute yang berujung kepada tergerusnya dividen negara.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]