Pemerintah, parlemen, dan lembaga penyelenggara pemilihan umum masih kesulitan untuk memecahkan masalah warga negara yang berpotensi kehilangan hak pilih pada pemilihan kepala daerah 2018.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Samdysara Saragih 
.jpeg?w=300&h=200)
