JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akhirnya tetap diberi kewenangan penuh untuk mengatur pemrosesan data industri keuangan. Ini merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengakhiri polemik tentang revisi aturan penempatan data elektronik.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
PLN Tengah Menjajaki Peluang Kerja Sama Transition Financing Untuk Mempercepat Investasi
Dhiany Nadya Utami & Rahmad Fauzan 
