Bisnis, SAMARINDA — Rencana pembiayaan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan obligasi daerah masih terkendala dengan regulasi dan penilaian kinerja anggaran daerah.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]