Bisnis, JAKARTA — Beberapa perusahaan mengajukan penambahan alokasi impor garam seiring dengan perkembangan bisnis mereka. Namun, keputusan pemberian izin impor harus dibahas lintas kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
PLN Tengah Menjajaki Peluang Kerja Sama Transition Financing Untuk Mempercepat Investasi
Annisa Sulistyo Rini 
