Bisnis, JAKARTA – Sejumlah pengusaha otobus mempertanyakan payung hukum dan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik hulu ke hilir dari pemerintah, bila hendak terlibat lebih serius dalam proyek pengembangan kendaraan ramah lingkungan ini.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Diproyeksi Mencapai 5,25%