Feni Freycinetia & Jaffry P. Prakoso Rabu, 11/09/2019 02:00 WIB
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah tidak akan menutup mata terkait dengan rencana revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya untuk mengevaluasi aturan itu bertujuan memperkuat fungsi lembaga antirasuah.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
PLN Tengah Menjajaki Peluang Kerja Sama Transition Financing Untuk Mempercepat Investasi
Feni Freycinetia & Jaffry P. Prakoso 
