Berbicara mengenai upah minimal provinsi (UMP), kita tidak bisa melihatnya secara sepotong-sepotong saja. Sebab, pembicaraan mengenai UMP selama ini kecenderungannya sangat subjektif sehingga rawan memicu polemik.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Antonius J. Supit 
