Bisnis, JAKARTA— Pemerintah segera mengundang pihak-pihak terkait guna membahas kembali pasal-pasal yang dianggap kontroversial di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan setelah aturan itu resmi ditunda pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan dengan menggunakan BisnisID anda. Sudah berlangganan? Login di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di cs-epaper@bisnis.com
Tidak Mendapatkan Kepastian Dari UNHCR, Para Pencari Suaka Gelar Demo
Fitri Sartina Dewi 
