Samdysara Saragih & Ilham Budhiman Senin, 07/10/2019 02:00 WIB
Bisnis, JAKARTA – Wacana Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi semakin menimbulkan polemik.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan dengan menggunakan BisnisID anda. Sudah berlangganan? Login di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di cs-epaper@bisnis.com
Kemenhub Raker Dengan DPR Bahas Persiapan Libur Panjang Natal dan Tahun Baru
Samdysara Saragih & Ilham Budhiman 
