Bisnis, JAKARTA — Meski nama-nama besar menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK, publik tetap menagih komitmen Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Pemerintah Alokasikan Dana Sebesar Rp28,2 Triliun Untuk Pembangunan 220.000 Unit Rumah Subsidi KPR
MG Noviarizal Fernandez 
