Bisnis, JAKARTA — Keberadaan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi disebut menganggu independensi lembaga tersebut, khususnya yang menyangkut fungsi penindakan oleh penyidik dan pimpinan lembaga antirasuah.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Populasi Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi Mencapai 11.000 Jiwa
Samdysara Saragih 
