Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah daerah melakukan pembaruan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan untuk memudahkan setiap kegiatan yang berbasis bantuan sosial masyarakat.
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]