Idealnya, belanja pemerintah, baik melalui PEN atau program kementerian/lembaga, seharusnya mampu diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja. Bukan semata-mata menanti keampuhan Omnibus Law Cipta Kerja.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di cs-epaper@bisnis.com
Hadijah Alaydrus 
