Akhirul Anwar & Jaffry Prabu Prakoso Kamis, 27/01/2022 02:00 WIB
Aliran penyelesaian perkara yang sudah dilakukan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersumbat karena mengalami kekurangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan proses hukum selanjutnya. Penambahan jaksa di lembaga KPK mendesak untuk memberikan kepastian hukum sebuah perkara.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Bulog Mencatat Serapan Gabah Pada 2024 Sudah Mencapai 120.000 Ton
Akhirul Anwar & Jaffry Prabu Prakoso 
