Tegar Arief & Ni Luh Anggela Jum'at, 27/05/2022 02:00 WIB
Bisnis, JAKARTA — Cekaknya anggaran yang bisa diakses oleh pemerintah dalam membangun megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara memaksa pemangku kebijakan menyusun regulasi khusus yang melegalisasi penerbitan project financing Surat Utang Negara.\n
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Dukungan Pemerintahan Baru Genjot Manufaktur Petrokimia