Bisnis, JAKARTA — Belum diserahkannya daftar dan inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan membuat komitmen pemerintah dalam melaksanakan transisi energi dipertanyakan. Hingga kini, pemerintah masih belum tuntas membahas skema power wheeling dalam beleid itu.