Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai inkonsisten setelah mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung Parlemen, Jumat (26/5).
Surya Dua Artha Simanjuntak 
