Lambannya gerak pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan dan menambah jumlah perusahaan penyedia perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak atas transaksi digital membatasi optimalisasi penerimaan negara. Alhasil, performa pemajakan atas transaksi digital Indonesia pun makin tertinggal.
Tegar Arief 
