Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi mendorong pembuat kebijakan untuk dapat menentukan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang rasional dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif untuk mewujudkan hasil pemilu legislatif yang lebih proporsional.
Fajar Sidik 
-22-bio-24galih.jpg?w=300&h=200)
-22-fny-25hibank.jpg?w=300&h=200)