Belum genap setahun menjabat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada temuan bahwa 30 dari total 55 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik rangkap jabatan ini menegaskan bahwa pemerintah masih mengabaikan situasi konflik kepentingan.\n
Dwi Purwanto 
.jpg?w=300&h=200)
