Keputusan pemerintah pusat membatalkan dan merevisi 3.143 peraturan daerah belum sepenuhnya diterima secara legawa oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Kemendagri tetap pada pendirian untuk menderegulasi kebijakan di daerah yang dipandang menghambat iklim investasi.
Arys Aditya & Stefanus Arief Setiaji 
