Navigasi Bisnis Terpercaya

Minggu 26 Maret 2017
KORUPSI PROYEK KTP-EL

Terbukti Menerima, Tapi Tidak Ditahan

John Andhi Oktaveri Jum'at, 17/03/2017 10:05 WIB
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memberikan keterangan pada sidang lanjutan dugaan Korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3).

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya melakukan langkah penindakan hukum berupa penahanan terhadap 14 orang yang diduga telah mengembalikan uang terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-El.

Pengamat hukum pidana Yenti Ganarsih mengatakan seorang yang sudah terbukti menerima dan kemudian mengembalikan uang korupsi, pengembalian itu jelas merupakan bukti.

Dengan demikian lembaga antirasuah itu tidak perlu lagi membuang-buang waktu dan tinggal ditambah satu barang bukti lainnya untuk menjadikan mereka tersangka. 

“Dengan berani mengatakan 14 orang yang mengembalikan berarti KPK harus menjadikan mereka tersangka,” ujarnya dalam diskusi bertema korupsi KTP-El di DPR, Kamis (16/3).

Yenti, yang juga anggota panitia seleksi pimpinan KPK,  mengatakan kalau KPK tidak menjadikan 14 mereka yang menerima aliran dana itu sebagai tersangka, akan menciderai nama-nama yang belum tentu menerima tetapi namanya telah disebut-sebut oleh KPK.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang agar KPK membuka nama-nama yang telah mengembalikan uang dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El).

“Sekarang tolong bocorkan semua nama yang terima uang dan semua nama yang mengembalikan uang" kata Fahri.

Sementara itu, dalam persidangan kemarin keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penutut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP-El menyingkap beberapa catatan.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku dirinya menerima uang US$500.000 dari tersangka Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Betul Yang Mulia. Pada sekitar 2013 di masa akhir jabatan kami, dihubungi Pak Irman terdakwa I waktu itu mengatakan ada sedikit rezeki," kata Diah Anggraeni ketika menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim John Halasan di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Jakarta, Kamis (16/3).

Menurutnya, rezeki dari Irman pertama kali diterima sebesar US$300.000 melalui stafnya. Uang itu diterima dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Alasan Andi memberi uang kepada dirinya karena bentuk perhatian karena merasa tidak ada yang memikirkan dirinya.

Diah Anggraeni mengaku, setelah dua hari menerima uang tersebut, sempat menghubungi Irman untuk mengembalikannya. Namun, Irman mengatakan akan bunuh diri jika uang itu dikembalikan.

"Saya tidak berani cerita kepada keluarga saya Yang Mulia. Uang itu saya simpan sampai berbuih," tuturnya.

Dian Anggarini bersaksi bersama mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh, mantan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Kemendagri Elvius Dailami, pengusaha Winata Cahyadi dan Sekjen Kemendagri Yuswandi Tumenggung.

Mantan Mendgari Gamawan fauzi dalam keterangannya menuturkan DPR DPR meminta agar anggaran proyek KTP-El yang semula dari pinjaman hibah luar negeri diupayakan sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatatan dan belanja negara (APBN).

Usulan perubahan anggaran tersebut dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR.

Dia menegaskan bawhwa telah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal penganggaran proyek e-KTP.

Oleh KPK, dia menuturkan proyek itu disarankan dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Saya minta Sekjen bersurat ke LKPP dan BPKP minta dikawal, didampingi istilahnya," ucapnya.

Gamawan mengungkapkan bahwa kementerian juga meminta LKPP mengawal lelang elektronik proyek tersebut, namun di tengah jalan terjadi perbedaan pendapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Karena antarlembaga, PPK dan LKPP beda, bukan kewenangan saya. Saya suratkan ke Wakil Presiden," katanya.

Selanjutnya Wakil Presiden membentuk tim untuk memediasi perbedaan antara LKPP dan PPK dan Gamawan merasa persoalan tersebut sudah selesai.

Gamawan mengaku tidak pernah mendengar adanya pengelembungan dari laporan pejabat PPK dan ketua panitia pengadaan.

Dia juga membantah menerima aliran uang senilai US$4,5 juta dan Rp50 juta. “Satu rupiah pun saya tidak pernah menerima Yang Mulia. Demi Allah, saya kalau mengkhianati bangsa ini menerima satu rupiah, saya minta didoakan seluruh rakyat Indonesia, jika menerima saya dikutuk Allah SWT," katanya.

Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap juga membantah menerima uang terkait dengan proyek KTP-El.

Hakim sempat mencecar Chairumah atas penemuan bukti berupa tanda terima tulisan tangan di rumah Chairuman senilai Rp1,25 miliar. Namun, Chairuman membantah bahwa itu terkait uang proyek KTP-El.

Dia mengakui adanya tanda bukti tersebut, namun ia menjelaskan bahwa itu uang pribadi yang akan diinvestasikan melalui keponakannya bernama Rida. (Antara/Stefanus Arief Setiaji)

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • Keberhasilan Tuban Diterapkan di Rembang

    Minggu, 26 Maret 2017 - 11:34 WIB

    Gersang, tandus, miskin, dan sarang tindak kriminal melekat erat kepada Desa Kerek, Tuban, Jawa Timur pada 1960-an. Namun, kini desa yang merupakan salah satu bagian dari areal pabrik Semen Gresik di Tuban berubah menjadi lebih baik setelah hadirnya sejumlah pabrik di sana pada awal 1990.

  • China Awasi Ketat Utang Daerah

    Minggu, 26 Maret 2017 - 11:13 WIB

    Kendati risiko utang China masih terkendali, pemerintah daerah harus memastikan bahwa peningkatan belanja utang mereka pada tahun ini tak melebihi batas yang ditetapkan.

  • Saatnya Masyarakat Diberdayakan

    Minggu, 26 Maret 2017 - 10:56 WIB

    Setelah menunggu 57 tahun, pemerintah segera mengeksekusi redistribusi lahan kepada warga yang membutuhkan, terutama kelompok petani.

  • Depresi Orangtua Bisa Mencederai Anak?

    Minggu, 26 Maret 2017 - 04:20 WIB

    Api, tempat ketinggian, dan bendabenda tajam seringkali malah mengundang rasa penasaran anakanak. Tanpa adanya pengawasan orang dewasa, anak-anak sering mengalami cedera akibat hal-hal tersebut.

  • Blackberry Aurora Pertama dari Indonesia

    Minggu, 26 Maret 2017 - 04:07 WIB

    BlackBerry Aurora merupakan produk pertama PT BB Merah Putih, buah kerja sama PT Tiphone dengan Blackberry Inc. Saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba BlackBerry Aurora selama beberapa waktu.

Load More