JAKARTA — Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang lagi-lagi melibatkan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menunjukan belum meratanya tata kelola administrasi penyelenggaraan negara di tingkat pemda.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]