JAKARTA Keberadaan Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai publik cukup menganggu upaya lembaga antirasuah dalam membongkar megakorupsi proyek pengadaan KTP elektronik.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Pemimpin Delegasi World Water Forum Kunjungi Tahura
Samdysara Saragih & Stefanus Arief Setiaji 
