Dewi A. Zuhriyah & M. Richard Rabu, 16/05/2018 02:00 WIB
JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengubah sistem penganggaran public service obligation (PSO) untuk kereta api dinilai positif karena dapat meningkatkan transparansi anggaran.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Populasi Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi Mencapai 11.000 Jiwa