JAKARTA — Upaya hukum yang dilakukan Partai Persatuan Indonesia dengan menguji bunyi Pasal 169 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum dengan pihak terkait Wakil Presiden Jusuf Kalla terus menuai pro dan kontra.
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Lingga S. Wiangga 
