Perbedaan data daftar pemilih tetap Pemilu 2019 yang signifikan bisa mendelegitimasi hasil proses demokrasi langsung di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi minta KPU untuk menyinkronkan data dengan database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
Samdysara Saragih 
