JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berbeda pandangan atas tarif moda raya terpadu atau MRT dan public service obligation atau PSO yang akan digelontorkan untuk menekan tarif transportasi massal tersebut.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Muhamad Wildan & Feni Freycinetia 
