Penghentian pemberian subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak memicu kontroversi. Kebijakan tersebut berarti menghentikan pemberian bantuan untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp4 juta per bulan.
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
News Editor 
