Proyek nasional pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senilai Rp5,9 triliun yang dikorupsi dan menjadi bancakan sejumlah petinggi negara dan elit politik, telah menimbulkan kemarahan banyak orang.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Social Security Summit 2024
News Editor 
