Langkah DPR yang ingin menggulirkan hak angket terkait dengan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau KTP-El, perlu dilakukan secara hati-hati.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Anggara Pernando/M.G. Noviarizal Fernandes 
