JAKARTA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menilai pemerintah mendapat momentum untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang kurang pro nelayan dengan adanya moratorium bantuan kapal perikanan pada 2018.
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]