Mahkamah Konstitusi mempertanyakan alasan Komisi Pemilihan Umum tidak memverifikasi kepengurusan partai politik peserta Pemilu 2014 di tingkat kecamatan kendati parpol diwajibkan memiliki kepengurusan hingga wilayah administratif tersebut.n
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Samdysara Saragih 
