Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang diterbitkan dalam rangka penanganan pandemi virus corona, tidak memberikan kekebalan hukum mutlak bagi pengambil kebijakan.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Mahkamah Konstitusi (MK) Gelar Sidang Perdana PHPU Pileg 2024
Stefanus Arief Setiaji 
