Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam tata kelola bantuan sosial kian menjalar. Tak hanya pada alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, penyelewengan fiskal itu kini merembet pada penyaluran program belanja reguler.\n
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Asian Development Bank (ADB) Memperkirakan Tingkat Inflasi Indonesia Mencapai 2,8% pada 2024 dan 2025
Tegar Arief 
.jpg?w=300&h=200)
