Untuk pertama kalinya, pidana korporasi diatur dalam regulasi sekelas undang-undang. Substansi ini bak pedang bermata dua. Di satu sisi, pasal pidana korporasi mampu menciptakan keadilan hukum pidana, tetapi di sisi lain berisiko membatasi ruang gerak pelaku usaha.\n
Tegar Arief 
