Bisnis, JAKARTA — Perbaikan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendesak, menyusul banyaknya pemerintah daerah (Pemda) yang belum pernah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).\n
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Tegar Arief 
.jpg?w=300&h=200)
